Menyikapi Dunia Maya dalam Kebijakan Dunia Nyata

Menyikapi Dunia Maya dalam Kebijakan Dunia Nyata

Oleh: Khaolil Mudlaafar

       Hasrat berpolitik sudah menjadi sifat alamiah yang dimiliki manusia sejak dulu. Tindakan dalam memimpin dan dipimpin, serta memerintah dan diperintah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam politik. Sehingga dalam berpolitik – termasuk dalam hal ini kepemerintahan – membutuhkan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan kepemimpinan. Semuanya tertuang dalam bentuk kebijakan.

       Kebijakan dalam kepemerintahan akan dikembangkan oleh pejabat-pejabat pemerintah, menjadi dasar rencana yang berorientasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang berorientasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjadi bentuk dari apa yang dinamakan dengan kebijakan publik. Sejatinya pembuatan kebijakan publik memang harus memerhatikan hal tersebut. Karena kebijakan publik bisa menjadi cara untuk mewujudkan salah satu Tujuan Nasional Indonesia, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

       Kemajuan dalam teknologi juga telah mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk didalamnya adalah politik dan kepemerintahan. Salah satu unsur perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh adalah dengan adanya internet. Internet dalam wadah segala tindakannya sering disebut sebagai cyber world, atau masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan istilah “dunia maya”. Dunia maya bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan transparansi kepemerintahan, memajukan kualitas politik di suatu negeri, bahkan bisa turut serta dalam mempengaruhi pembuatan maupun pengubahan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

       Dunia maya bisa menjadi positif maupun negatif dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Karena bisa saja nantinya membuat kebijakan publik hanya bersifat semu. Tampaknya sangat baik untuk diberlakukan, akan tetapi tidak begitu bermanfaat atau bahkan merugikan masyarakat di kehidupan nyata.

       Dalam posisi seperti itu maka sikap yang tepat sangat diperlukan dalam menyikapi keberadaan dunia maya, terlebih dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Berikut akan dipaparkan gagasan penulis mengenai dunia maya untuk kebijakan publik. Disini penulis memandang bahwa setiap pihak berperan penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang semestinya, yang secara lebih khusus dibahas pula kaitannya dengan keberadaan dunia maya.

       Kebijakan Publik Bukan Ajang Pencitraan

       Seringkali saat kita sedang berselancar ria di dunia maya, menemukan informasi secara tidak sengaja, bahwa pemerintah melalui Kementerian X telah melakukan sesuatu untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik dalam bentuk kabar berita, iklan di dunia maya, maupun di situs kepemerintahan. Namun juga terlintas dibenak bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tidak kita rasakan sedikitpun.

       Kebijakan publik tersebut hanya bagaikan isapan jempol atau kabar burung. Karena pada nyatanya tak nampak adanya kondisi yang berubah, dari sebelum maupun sesudah kebijakan itu dibuat. Seakan pemerintah dalam membuat kebijakan publik hanya sebagai pencitraan. Sehingga nantinya dalam masa kepemerintahannya terlihat baik dan pro kesejahteraan rakyat. Kemudian masyarakat akan tetap mempercayakan tongkat kepemerintahan Indonesia tetap ditangannya. Elektabilitasnya akan meningkat, yang kemudian berdampak baik bagi posisinya di kursi jabatan

       Semestinya dalam pembuatan suatu kebijakan publik juga dilakukan tindakan realisasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Meskipun pelaksanaannya tidak secara singkat langsung terlaksana semua – seolah perubahan jatuh dari langit – namun dilakukan secara bertahap, berangsur-angsur. Sehingga kebijakan tersebut tidak hanya sekedar tulisan yang diketahui oleh banyak orang, namun hasilnya yang dirasakan oleh masyarakat sebagai objek kebijakan publik.

       Kebijakan publik menurut penulis juga tidak harus  banyak-banyak. Karena apabila terlalu banyak rancangan sangat dikhawatirkan sangat sedikit realisasinya. Sehingga nantinya pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Bahkan sangat dikhawatirkan apabila pemerintah sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka pembangunan politik di negeri ini akan terhambat, yang nantinya juga mempengaruhi kelangsungan hidup negara akibat tidak berjalannya kepemerintahan dengan baik.

       Pemanfaatan Situs Petisi dengan Baik

       Dalam perkembangannya, dunia maya sudah berkembang pesat dengan menyediakan fitur-fitur yang menurut penulis sangat baik. Salah satunya dengan adanya situs petisi online / daring. Situs petisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua umur, baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, maupun dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pedagang, petani, maupun yang tidak bekerja. Tentu dengan keberadaannya, situs petisi online ini bisa menjadi wadah penyampaian pendapat tentang suatu permasalahan, yang nantinya mendapatkan dukungan dari banyak orang.

       Namun di sisi lain, petisi dalam dunia maya akan mengaburkan tugas dari orang yang duduk di “kursi dewan” sebagai wakil rakyat, yang semestinya bisa menjadi penyampai aspirasi dari rakyat untuk pemerintah. Banyak para dewan yang merasa tidak perlu lagi menyampaikan aspirasi dari rakyat, karena aspirasi dari rakyat sudah “cukup” tersampaikan melalui penandatanganan suatu petisi online. Sehingga kebanyakan dari mereka malah tidak bertanggung jawab menjalankan amanah rakyat. Bentuk ketidak bertanggungjawabanya bisa seperti tidak hadir dalam sidang, apabila hadir ya lebih banyak tidur atau malah sibuk dengan gawainya (baca: gadget). Padahal wakil rakyat sangatlah berperan penting dalam pembuatan kebijakan publik bersama dengan presiden.

       Apakah nanti harus wakil dewan dihapuskan dari Indonesia? Digantikan oleh dunia maya penandatanganan petisi yang bisa menjadi sebuah kebijakan publik? Tentu tidak. Petisi yang ditandatangani secara online bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik. Apalagi apabila yang ikut menandatanganinya berjumlah sangat banyak, itu menandakan bahwa mayoritas masyarakat ingin isi petisi tersebut ditujukan. Namun sebuah petisi dalam dunia maya tidak diambil mutlak sebagai aspirasi dari masyarakat. Akan tetapi lebih menempatkannya sebagai masukan atau aspirasi yang belum tersampaikan, sehingga pemerintah bisa menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menentukan sebuah kebijakan publik.

       Masyarakat yang Selektif dalam Penggunaan Dunia Maya

       Dunia maya menjadi tempat bercampur baurnya semua informasi. Informasi yang nyata sesuai fakta kadang malah tersingkirkan dengan informasi palsu yang bersifat hoax. Terkadang muncul suatu informasi yang mengkritik kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Informasi tersebut menyajikan seolah secara lengkap dari A-Z keburukan atau nilai negatif dari kebijakan publik yang telah dibuat. Bagi masyarakat awam mereka akan mempercayai informasi tersebut dengan sangat mudahnya, tanpa mencoba mencari data-data atau fakta sebenarnya yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan publik tersebut. Sehingga mereka akan menentang dengan diberlakukannya kebijakan oleh pemerintah, mereka akan minta kebijakan publik yang telah dibuat untuk dihilangkan.

       Padahal sejatinya mereka telah termakan oleh informasi hoax, yang tidak menyukai kepemerintahan berjalan dengan baik. Mereka sebagai kaum oposisi penentang keberadaan pemerintah yang sah. Dengan begitu masyarakat dengan mudah terprovokasi. Mereka mau menandatangani petisi online yang bernilai negatif bagi jalannya kepemerintahan yang sah. Mereka mau dikerahkan untuk mendemo pemerintah dengan bualan-bualan bujuk rayu palsu dari opositor. Yang malah tindakan tersebut akan merugikan orang lain di sekitarnya, merugikan negara, juga bisa saja malah merusak fasilitas umum.

       Sehingga untuk membuat masyarakat bisa menyikapi secara bijak penggunaan dunia maya, perlu dilakukan adanya sosialisasi. Pemerintah bisa memberikan sosialisasi berupa penggunaan dunia maya – internet – dengan tepat. Kemudian memberikan sosialisasi tentang kebijakan publik yang telah dibuat, agar masyarakat bisa memahami fungsi pembuatan kebijakan publik tersebut. Lalu bisa juga sosialisasi tentang pentingnya keaktifan peran masyarakat dalam mendukung kepemerintahan, guna menuju Indonesia yang lebih maju.

***

       Sejalan dengan paparan di atas. Dunia maya atau cyber world bisa memberikan efek positif maupun negatif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik kepemerintahan dalam hal pembuatan kebijakan publik. Maka diperlukan tindakan yang tepat dalam menyikapinya. Semua pihak sangat diperlukan perannya demi mewujudkan keseimbangan agar menjadikan dunia maya bernilai positif. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang benar-benar mengedepankan kesejahteraan masyarakat dengan realisasinya. Penggunaan fitur di dunia maya secukupnya, tanpa menghilangkan keberadaan dan tugas lembaga yang sudah ada. Kemudian masyarakat juga bisa memahami perlunya kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk kesejahteraanya, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh kabar bohong di dunia maya. Dengan demikian maka keberadaan cyber world dalam pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan publik, bisa lebih bermanfaat bahkan bisa menjadi kebutuhan demi terbentuknya pemerintah yang bersih.